JELAJAH BERITA – Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), mengungkap dugaan penggelembungan anggaran atau markup dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI Jakarta tahun 2025.
Justin mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan rakyat, mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit.Justin menegaskan pentingnya efisiensi dan empati dalam penggunaan anggaran yang berasal dari pajak masyarakat.
“Saya harap belanja dari uang pajak masyarakat itu juga digunakan secara bijak dengan nilai-nilai yang efisien. Jangan sampai nanti selain ada temuan, bisa juga menyakiti hati masyarakat,” ujarnya dalam rapat pembahasan APBD-P 2025 di Komisi E.
Deretan Kejanggalan Anggaran yang Ditemukan
Politikus PSI ini membeberkan beberapa temuan janggal yang mengindikasikan adanya markup anggaran:
Proyektor Museum Kebaharian
Dinas Kebudayaan mengusulkan pembelian 11 unit LCD proyektor untuk Museum Kebaharian dengan harga satuan antara Rp 158 juta hingga Rp 214 juta, sehingga total anggaran mencapai Rp 2,1 miliar.
Padahal, Justin menyebut harga proyektor dengan spesifikasi serupa di pasaran hanya sekitar Rp 50 juta.
“Mau beli juga nih, Dinas Kebudayaan LCD Projector di Museum Kebaharian sebanyak 11 unit. Harga satuannya Rp 158 juta sampai Rp 214 juta dengan total anggaran Rp 2,1 miliar. Padahal, kalau kita cek di pasaran, projector ini mungkin yang paling mahal sekitar Rp 50 jutaan,” jelasnya.
Server Dinas Perpustakaan
Justin juga menyoroti rencana pembelian 3 unit server oleh Dinas Perpustakaan dengan harga fantastis, yakni Rp 1,7 miliar per unit.
Setelah pengecekan, Justin menyatakan bahwa harga server dengan spesifikasi serupa di pasaran hanya berkisar Rp 300 juta.
“Server ini kita sudah cek spesifikasinya. Mau beli 3 unit, masing-masing Rp1,7 miliar. Setelah dicek, itu kisarannya Rp 300 juta, bukan Rp 1,7 miliar,” ungkapnya.
Lampu LED Dinas Kebudayaan
Dugaan markup turut ditemukan pada pengadaan lampu LED oleh Dinas Kebudayaan. Justin menyebut harga satuan lampu LED dianggarkan Rp 15 juta, padahal harga di pasaran hanya berkisar antara Rp 1 juta hingga Rp 3 juta.
“Pengadaan lampu LED kita cek juga spesifikasinya di pasaran harganya Rp 1 juta sampai Rp 3 juta. Tapi ini alokasinya Rp15 juta,” katanya.
Pertanyaan Efisiensi di Taman Ismail Marzuki
Lebih lanjut, Justin juga menyoroti potensi pemborosan dan kurangnya efisiensi dalam penggunaan fasilitas.
Ia menampilkan foto dari ruang perpustakaan di Taman Ismail Marzuki (TIM) yang menunjukkan keberadaan TV dan proyektor dalam satu ruangan yang sama.
“Ini saya ambil gambar dari ruangan perpustakaan di TIM. Proyektornya ada, TV-nya juga ada. Berlebihan juga. Ini sebenarnya mau pakai TV atau mau pakai proyektor?” sindirnya, mempertanyakan logika di balik pengadaan dua perangkat dengan fungsi serupa dalam satu area.
Temuan-temuan ini diharapkan dapat menjadi perhatian serius bagi Pemprov DKI Jakarta agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran yang dapat merugikan keuangan daerah dan menyakiti hati masyarakat.***
Sumber: jawapos.com, psi.id.
