JELAJAH BERITA – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta kembali melancarkan kritik tajam terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) di bawah Gubernur Pramono Anung.
Puncaknya, anggota PSI melakukan aksi walkout saat Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta mengenai Laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 pada Kamis (13/11/2025).
Aksi dramatis ini merupakan bentuk penolakan keras Fraksi PSI terhadap rencana pemotongan anggaran subsidi pangan yang dinilai akan semakin menyulitkan warga Jakarta.Anggota Komisi C DPRD DKI dari Fraksi PSI, Josephine Simanjuntak, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap Rancangan APBD 2026.
Ia menilai pemotongan anggaran subsidi pangan dilakukan dengan alasan yang tidak masuk akal, padahal masyarakat sedang menghadapi kesulitan ekonomi.
“Saya melihat APBD ini kurang saya setujui. Hari ini kita melihat bahwa pangan murah kita, pangan bersubsidi kita dikurangi dengan alasan yang tidak masuk akal,” tegas Josephine dalam rapat tersebut.
Josephine mengungkapkan bahwa ia sering menerima keluhan langsung dari konstituen yang kesulitan mendapatkan pangan bersubsidi.
Oleh karena itu, ia mendesak agar alokasi anggaran lebih diprioritaskan untuk bidang sosial.
“Alokasi biaya anggaran kita kalau boleh itu lebih diseriuskan kepada bidang sosial kita. Kenapa? Hari ini warga Jakarta cukup sulit kehidupannya,” tambahnya.
Penolakan senada disampaikan oleh Anggota Komisi B DPRD DKI dari Fraksi PSI, Francine Widjojo. Ia menyoroti fakta mengejutkan mengenai jangkauan subsidi pangan Pemprov DKI Jakarta.
Berdasarkan temuan Francine, dengan anggaran sebesar Rp 1,02 triliun pada tahun 2025, Pemprov DKI Jakarta hanya mampu mengalokasikan subsidi pangan kepada 31,85 persen dari total seluruh warga yang berhak menerima manfaat.
“Sehingga, bila ini dipotong lagi sekitar Rp 300 miliar, maka akan semakin berkurang pula penerimanya,” ujar Francine, menekankan agar pemotongan ini dipertimbangkan kembali.
Ia menambahkan bahwa aduan mengenai kesulitan akses pangan subsidi merupakan keluhan utama yang diterima saat masa reses.
Francine juga menyuarakan dugaan bahwa kendala sistem yang selama ini dialami warga ketika mengakses pangan subsidi secara daring mungkin merupakan kesengajaan. Hal ini diduga karena kemampuan Pemprov DKI dalam menyalurkan subsidi memang terbatas.
“Selama ini mereka kesulitan mengakses (pangan subsidi). Walaupun sudah dibuat (antrean) online, tetapi dalam waktu 5 menit saja ternyata sudah habis kuotanya,” jelasnya.
“Jangan-jangan ini dipersulit karena kuotanya yang bisa diakses oleh masyarakat kurang.”
Aksi walkout ini terjadi setelah diketahui bahwa dalam RAPBD 2026, anggaran subsidi pangan diusulkan menjadi hanya Rp 655 Miliar, atau turun sebesar Rp 370 Miliar dibandingkan alokasi tahun 2025.
Penolakan PSI ini menuntut adanya prioritas anggaran yang lebih berpihak kepada kesejahteraan dan kebutuhan dasar warga Ibu Kota.***
